Rekomendasi BPK Banjarbaru untuk Meningkatkan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah
Banjarbaru – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Banjarbaru telah memberikan rekomendasi penting untuk meningkatkan transparansi keuangan pemerintah daerah. Rekomendasi ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih transparan dan akuntabel.
Menurut Kepala BPK Banjarbaru, Ahmad Rifai, transparansi keuangan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. “Dengan transparansi keuangan, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara lebih baik dan memastikan bahwa uang negara digunakan dengan efisien dan bertanggung jawab,” ujar Ahmad Rifai.
Salah satu rekomendasi yang diberikan oleh BPK Banjarbaru adalah meningkatkan keterbukaan informasi keuangan melalui laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat.
Selain itu, BPK Banjarbaru juga merekomendasikan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, teknologi informasi dapat mempercepat proses analisis dan pelaporan keuangan sehingga meminimalisir risiko kesalahan dan penyelewengan anggaran.
Rekomendasi BPK Banjarbaru ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong transparansi keuangan pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pentingnya transparansi keuangan dalam membangun good governance di tingkat daerah. “Dengan transparansi keuangan, kita dapat menghindari praktik korupsi dan nepotisme yang merugikan masyarakat,” ujar Tito Karnavian.
Dengan adanya rekomendasi dari BPK Banjarbaru ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam meningkatkan transparansi keuangan. Langkah-langkah konkret seperti menyediakan laporan keuangan secara terbuka dan menerapkan teknologi informasi akan membantu memperkuat good governance di tingkat daerah. Semua pihak, termasuk masyarakat dan pengawas keuangan, diharapkan dapat bersinergi dalam menjaga keuangan pemerintah daerah agar lebih transparan dan akuntabel.