Evaluasi Pelaksanaan APBD Banjarbaru: Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Evaluasi Pelaksanaan APBD Banjarbaru: Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah Kota Banjarbaru kembali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran.

Menurut Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan, evaluasi pelaksanaan APBD sangat penting dilakukan guna memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan. “Dengan melakukan evaluasi secara berkala, kami dapat memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran,” ujar Darmawan.

Salah satu kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. “Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat lebih terbuka dalam menjalankan program-program pembangunan dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran,” ujar Roy.

Selain melibatkan masyarakat, pemerintah Kota Banjarbaru juga melakukan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga pengawas keuangan daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut Koordinator Divisi Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Kalimantan Selatan, Arifin Tawaf, kerja sama antara pemerintah dan LSM sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan LSM, diharapkan pelaksanaan APBD dapat lebih terbuka dan akuntabel,” ujar Arifin.

Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan melibatkan masyarakat serta LSM dalam pengawasan dan evaluasi, pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru secara keseluruhan.