Tantangan dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Banjarbaru
Pengawasan pelaksanaan APBD Banjarbaru adalah sebuah tantangan yang serius bagi pemerintah daerah. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen utama dalam menjalankan program-program pembangunan di daerah. Namun, seringkali pelaksanaan APBD ini menjadi sorotan karena adanya potensi penyalahgunaan dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Tantangan dalam pengawasan pelaksanaan APBD adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.” Bambang juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.
Dalam konteks Banjarbaru, tantangan dalam pengawasan pelaksanaan APBD juga muncul karena kompleksitas program pembangunan yang dilaksanakan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Banjarbaru merupakan salah satu kota di Kalimantan Selatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini menuntut pengawasan yang ketat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan efektif.
Selain itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banjarbaru, Siti Aisyah, juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPKP, dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Menurutnya, “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat menjadi kontrol sosial yang efektif untuk mencegah potensi penyelewengan anggaran.”
Untuk itu, diperlukan upaya konkret dari pemerintah daerah Banjarbaru dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD. Langkah-langkah seperti menyediakan laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat, mengadakan pertemuan rutin dengan pemangku kepentingan terkait, serta melibatkan lembaga pengawas eksternal seperti BPKP dan KPK dapat menjadi solusi dalam mengatasi tantangan dalam pengawasan pelaksanaan APBD Banjarbaru.